Tuduhan dan Fitnah Keji yang ditujukan kepada Anies Baswedan

​

Dunia perpolitikan memang sangat keji, apapun yang tidak sejalan dengan pilihannya maka akan menjadi sasaran atau objek fitnahan, tak terkecuali fitnahan-fitnahan yang di tujukan kepada Anies Baswedan. Banyak sekali pembencinya yang memfitnah dan menuduh Anies dengan narasi-narasi yang menyudutkan. Namun narasi-narasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta dilapangan.

Sebelumnya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa tulisan ini semata-mata hanya sebagai opini atas dunia perpolitikan Indonesia yang semakin suram, tidak bermaksud untuk mendukung pribadi, kelompok dan golongan tertentu ataupun sebaliknya. Tulisan ini semata-mata hanya untuk menyuarakan kebenaran sesuai apa yang terjadi dilapangan.

Politik memang kejam, siapapun yang tidak sejalan pasti akan 'di serang' oleh buzzer, beberapa buzzer yang cukup getol menuduh, memfitnah, menggiring opini dan juga mengkritisi tanpa bukti adalah Denny Siregar, Ade Armando dan Eko Kuntadi yang semuanya ada di Cokro TV.

Pada dasarnya kritik itu adalah hal biasa dan normal, akan tetapi menjadi tidak wajar apabila kritik tersebut di tujukan hanya kepada seseorang saja, terlebih kritikan tersebut terlalu dipaksakan. Apapun yang terjadi, bagi buzzer Anies yang salah dimata. Padahal jika ianya disebut kritik (bukan menyudutkan) maka kritik tersebut harus objektif dan dua arah, namun tampaknya kritikan tersebut selalu dialamatkan kepada Anies Baswedan, sedangkan pejabat publik yang lainnya 'tidak tersentuh' padahal perlu kritikan juga.

Berikut ini beberapa tuduhan yang paling sering dialamatkan kepada Anies Baswedan.

1. Lem Aibon

Tuduhan lem aibon sangat trending pada awal tahun 2018 saat penyusunan anggaran tahun 2018 Propinsi DKI Jakarta, disitu ditemukan anggaran Lem Aibon yang cukup "janggal". Namun apakah anda tahu kenapa ada anggaran Lem Aibon yang tidak masuk akal?

Anggaran yang tidak masuk akal bukan hanya Lem Aibon di jaman Anies. Sebelumnya, di jaman Ahok pun ada anggaran Penghapus Papan tulis dan ATK yang nilaniya fantastis dan tidak masuk akal. Dalam anggaran tersebut di rumuskan bahwa setiap siswa di jakarta dianggarkan 1 (satu) Penghapus papan tulis setiap bulan.

Bayangkan jika dalam sekelas ada 30 siswa itu berarti ada 30 penghapus papan tulis dalam satu kelas. Jika setiap sekolah ada 15 kelas itu berarti setiap bulan ada 450 penghapus papan tulis. Jika dikalikan setahun, maka setiap sekolah akan mendapat 5400 penghapus papan tulis. Lantas jumlah Penghapus Papan Tulis sebanyak itu untuk apa?

Apakah kejadian itu menjadi trending?

Apakah kejadian tersebut di kritik habis-habisan pada saat itu?

Kenapa hal tersebut terjadi?

Itu karena E -Budgetting ahok yang kurang sempurna, alias masih ada celah ataupun ketidak sempurnaan..

Faktanya, setelah kejadian Lem Aibon tersebut, tidak pernah terdengar lagi anggaran yang tidak masuk akal lagi. Kenapa hal tersebut terjasi?

Jawabannya karena Anies dan jajarannya memperbarui atau mengganti sistem E-Budgetting peninggalan Ahok tersebut.

Dengan melihat kondisi yang sama tapi sikap DPRD DKI Jakarta dan sikap publik yang berbeda tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada permainan politik oleh lawan politik yang berseberangan.

2. Bambu Getah Getih atau Tugu Bambu

Tahun 2018 adalah rumah bagi Jakarta dalam menggelar even Asian Games. Salah satu bentuk Jakarta menyambut even tersebut adalah menambahkan berbagai fasilitas umum, ornamen-ornamen dan sebagainya, baik yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Salah satunya dalah Tugu Bambu, t ugu tersebut dibuat hanyan untuk menghiasi Jakarta selama event Asian Games. Dan itu bukan untuk Permanen, hanya dibuat / diproyeksikan untuk 6 bulan saja, namun faktanya Tugu Bambu tersebut dapat bertahan hingga 11 Bulan lamanya, dan akhirnya di bongkar.

Jika orang yang memiliki nalar yang baik pasti tidak akan berpikir bahwa tugu tersebut dibuat untuk permanen, karena bambu tidak memiliki ketahanan yang kuat. Tidak mungkin juga Anies Baswedan membuat tugu tersebut tanpa memperhitungkan life time dari bahan bambu tersebut saat membuatnya.

"Namun itu tidak adan manfaatnya dan hanya buang-buang anggaran!" kata pembencinya.

Sebenarnya hal tersebut juga terjadi di era kepeminpinan Ahok, yaitu adanyaanggaran atau pengadaan pohon dan bunga imitasi yang terbuat dari bahan plastik. Apakah pohon-pohon imitasi tersebut menghambur-hamburkan uang pemerintah? Jika iya, lantas kenapa tidak di kritik habis-habisan?

3. Oke Oce.

banyak para pembenci anis yang kurang literasi, hal tersebut karena banyak dari mereka yang kurang membaca. Khususnya tentang program oke oce, jika anda pikir oke oce tidak jalan, silakan cari JAK PRENEUR di internet, banyak anggota UMKM Jakarta yang tergabung dalam Oke Oce tersebut.

4. Gonta-ganti Nama.

Ganti nama sebuah benda atau jalan adalah hal yang lumrah, apakah anda pikir ganti nama jalan hanya dilakukan di Jakarta saja? Tentu tidak, di berbagai daerah banyak Gubernur, Walikota, maupun Bupati mengganti nama jalan. Sebagai contoh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, puluhan nama jalan di ganti oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota tapi tidak ada yang protes, hanya di jakarta saja yang di protes dan dipermasalahkan.

Lagi pula, penggantian nama jalan oleh Anies Baswedan sudah mendapat restu dan persetujuan dari Budayawan Betawi. Jadi apa masalahnya?

5. Mengeruk sungai menunggu digugat.

Banyak para pembenci Anies Baswedan yang menyudutkan dan menuduh Anies mengeruk sungai karena di gugat warga. Padahal faktanya, Anies Baswedan memiliki progran "Grebeg Lumpur" sebagai ikhtiar mengurangi dampak banjir setiap tahun. Itu artimya, Anies Baswedan melakukan pengerukan sungai setiap tahun, terlebih menjelang musim penghujan. Jadi, jika ada yang berpikir bahwa Anies hanya mengeruk sungai saat di gugat, itu tuduhan yang picik dan keji.

6. Sumur Resapan.

Banyak sekali pembenci Anies yang menghina "Sunatullah" padahal Sumur resapan sangat bermanfaat bagi lingkungan. Sumur resapan sebagai sarana penyimpanan air tanah secara buatan, sehingga saat musim kemarau tidak kekeringan air. Selain itu, adanya sumur resapan tentu dapat menanggulangi air hujan yang melimpah. Jika kita melihat kondisi Jakarta yang sudah sebagian besar tertutup beton dan aspal tentu sudah tidak ada tanah yang dapat menyerapkan air secara alami, maka keberadaan sumur resapan sangat diperlukan.

Sumur resapan juga sebagai syarat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memberi Ijin Analisis Dampak lingkungan (Amdal) untuk pembangunan sebuah gedung. Tentu, Sumur Resapan bukan 'barang baru' untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Namun para pembenci tidak memikirkan ini, entah mereka memang tidak paham, atau memang 'pura-pura' tidak paham.

Lagi pula Sumur Resapan sangat berfungsi dengan baik, faktanya daerah yang dulu terendam banjir saat hujan sekarang tidak tergenang, meskipun ada juga Sumur Resapan yang 'kurang berfungsi' namun bukan berarti bahwa Sumur Resapan tidak bermanfaat.

7. Waktu kampanye menolak reklamasi setelah menjabat malah mengluarkan IMB.

Secara logika, Anies menerbitkan IMB hanya untuk pulau dan bangunan yang sudah jadi. Bangunan yang sudah terlanjur terjadi tidak mungkin di bongkar, hal tersebut justru akan semakin merusak lingkungan dan  merusak pemandangan yang ada. Pulau yang sudah jadi dan bangunannya lebih baik dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, agar tidak merusak lingkungan ataupun merusak pemandangan. Tapi para pembenci tidak memikirkan sampai tahap tersebut, karena baginya ini salah menurut mereka.

Yang tidak habis pikir adalah, kenapa mereka tidak mempermasalahkan Pembangunan Reklamsai dan gedung yang tidak memiliki IMB di era Ahok, padahal Ijin itu penting. Seharusanya yang mereka permasalahkan adalah Kenapa Ahok membiarkan Konglomerat membangun pulau reklamasi dan bangunannya tanpa Ijin IMB dan Amdal?

Kenapa Ahok terhadap Konglomerat tumpul, sedangkan kepada rakyat kecil 'main gusur'?

8. Kelebihan Bayar

Kelebihan Bayar itu hal yang umum terjadi, bukan hanya di Jakarta saja, di daerah lain juga mengalami hal yang sama, bahkan pemerintah Pusat, dalam hal ini kementeriannya pun sama. Kelebihan bayar di instansi itu sudah biasa, bukan hanya Jakarta saja, daerah lain bahkan pemerintah pusat juga sama. Yang menjadi tidak wajar adalah apabila ada Kelebihan Bayar kemudian dibiarkan dan tidak di tagih.

Di era Ahok juga ada Sumber Waras yang juga kelebihan bayar, yang hingga saat ini kasus tersebut melum menemukan titik temu.

9. Jakarta International Stadium.

Para penghujat selalu menuduh JIS tidak sesuai Standar baru sekali pakai pagar pembatasnya sudah roboh. Padahal hal tersebut bukan kesalahan konstruksi, melainkan kesalahan para suporter yang duduk di pagar, yang mana pagar tersebut bukan untuk di duduki. Saat ini, sudah ada himbauan untuk tidak duduk di pagar, agar kejadian tersebut tidak terulang.

Selain itu mereka juga berpikir baha Pemerintah Pusat adalah yang membangun Jakarta International Stadium lantaran 80% danany darp pinjaman Pemerintah Pusat.

Ini adalah tuduhan yang konyol, memang dana yang dipakai 80% adalah dana pinjaman dari Pemerintah Pusat. tapi itu Pinjaman, yang artinyaPemprov DKI bakal membayar hutang dengan uang dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (APBD DKI). Jadi pembangunan JIS sama sekali tidak menggunakan APBN.

10. Anies Baswedan di tuduh Intoleran, Politik Identitas, dan Pendukung Khilafah.

Narasi-narasi yang memfitnah Anies Baswedan sebagi pengusung Khilafah banyak terjadi, di media sosial, di Spanduk-spanduk sudut kota banyak sekali yang menarasikan bahwa Anies baswedan akan mengubah Ideologi Pancasila dengan Khilafah. Padahal, Anies baswedan selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak pernah sekalipun mengusung Khilafah.

Selain itu, Anies baswedan dituduh intoleran dan Politik identitas, jual ayat dan mayat dan sebagainya. Padahal, jika kita menilik kronologisnya, yang ''menjual" ayat pertama kali adalah Ahok di kepulauan seribu, hal inilah yang kemudian menyulut emosi umat Islam, padalah sebelum kejadian itu tidak pernah umat Islam mendemo Ahok sebagai gubernur minoritas. Ahok yang menista agama di bela tapi yang mendemo Ahok di tuduh Intoleran, kan konyol.

Selain itu, selama kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta 5 tahun berlalu, tidak pernah ada diskriminasi terhadap umat minoritas, bahkan yang terjadi adalah umat minoritas diberikan banyak dukungan, seperti memberikan ijin pembangunan rumah ibadah, memberikan bantuan operasional tempat ibadah (BOTI), dan Anies tidak pernah menciderai ataupun menistakan agama seperti yang dilakukan oleh Ahok dulu.

Selain itu, kemenangan Anies Baswedan dalam Pilgub 2017 dinarasikan memakai Politik Identitas. Lantas apa sih Politik Identitas itu? Bukankah semua partai politik memakai indentitas? Bukankah ada partai yang berlabel Islami, partai yang berlabel buruh dan sebaginya, apakah itu bukan sebuah identitas? Selain itu, jika Anies dipilih hanya karena Islamnya, lantas kenapa Umat kristen / Katolik yang 95% lebih memilih Ahok tidak disebut Politik Identitas?

Lantas kenapa Gereja-gereja di Jakarta yang membuat spanduk bertuliskan "Ayo kita pilih anak Tuhan,.." yang merujuk kepada Ahok itu tidak juga disebut Politik Identitas? Dan kenapa para politikus maupun calon presiden yang setiap menjelang pilpres selalu "mendadak Islami" dengan memakai kopiah, memakai kerudung, memakai sarung, mendatangi ulama dll tidak juga disebut sebagai Politik Identitas?

Kenapa label Politik Identitas tersebut hanya di tujukan kepada Anies Baswedan? Ada apa?

Itulah tuduhan-tuduhan yang paling sering dialamatkan kepada Anies Baswedan. Semoga siapapun nanti presiden yang terpilih adalah presiden yang terbaik untuk Republik Indonesia tercinta.

Dengan melihat kondisi tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa mereka (buzzer) sejatinya bukan pemersatu bangsa, melainkan pemecah belah bangsa. Mereka terikan intoleran kepada kelompok lain, sedangkan mereka sendirilah yang justeru intoleran.